Menjadi Generasi Anti Korupsi

“Peringati Hari Anti Korupsi, KPK Lelang Barang Sitaan di Yogyakarta”

Adalah headline surat kabar daring yang muncul di salah satu portal media nasional. KPK sebagai lembaga anti korupsi negara memiliki tanggung jawab besar untuk memberantas penyalahgunaan uang negara oleh pejabat publik. Salah satu tugas yang dilakukan oleh KPK adalah dengan melakukan lelang barang gratifikasi. Tentu barang yang dijual bukan barang yang murah. Beberapa diantara barang sitaan tersebut dengan merk terkenal bisa terjual lebih mahal dari harga aslinya.

Pemerintah meraup untung dengan melelang benda-benda gratifikasi milik koruptor. Tahun ini saja, hasilnya mencapai 72 juta. Dana tersebut masuk kas negara dan digunakan untuk pengeluaran yang lebih bermanfaat. Ini masih sebagian saja barang miliki koruptor yang disita dan dilelang. Jika saja semua barang gratifikasi disita, dapat dibayangkan berapa banyak anggaran negara yang bisa diselamatkan.

Korupsi bukanlah sebuah budaya. Tapi, karena korupsi sudah menjalar dan mendarah daging bagi pejabat negara di Indonesia, korupsi dianggap sebagai budaya. Persepsi ini salah kaprah. Korupsi bukanlah budaya. Korupsi adalah tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh orang-orang yang mencuri yang bukan haknya. Bisa berupa uang, waktu atau kepercayaan sekalipun.

Berdasarkan hasil Survey Transparency International, menyebutkan bahwa pengusaha asal Indonesia sebagai salah satu pihak yang suka melakukan sogokan saat berbisnis di luar negeri. Bukan prestasi yang patut dibanggakan oleh Indonesia. Korupsi dimulai karena adanya niat ditambah kesempatan. Setelah mencoba korupsi satu kali dan merasakan kenikmatannya, akhirnya menjadi candu dan melakukannya berulang-ulang kali. Sehingga, menjadi suatu kebiasaan dan hobi yang mengasyikkan di atas penderitaan rakyat.

Praktik-praktik korupsi dapat kita temukan sehari-hari. Baik di sektor pendidikan, kesehatan, kehutanan, pariwisata bahkan lingkungan. Kasus korupsi di sektor lingkungan misalnya, dengan mudahnya pejabat disogok oleh perusahaan besar untuk pengalihfungsian hutan menjadi perkebunan sawit akan berdampak pada kerusakan alam dan hilangnya masyarakat adat.  Contoh kasus lainnya, wilayah yang seharusnya digunakan menjadi daerah resapan air berubah menjadi lokasi komersil seperti pusat perbelanjaan atau apartemen. Ini terjadi karena aparat kita mudah disogok dan diiming-imingi oleh uang dalam jumlah besar.

Terlebih lagi, kejahatan korupsi di bidang lingkungan akan memiliki dampak yang sangat buruk dibandingkan dengan sektor lainnya. Korupsi pada bidang ini tidak hanya menghancurkan keuangan negara akan tetapi juga merusak ekologis. Pemberian izin ilegal logging saja termasuk kategori korupsi. Padahal uang sogokan yang diterima oleh pejabat publik tidak seberapa dibandingkan dengan kerusakan alam yang tentu saja akan merambat pada kerusakan lain yang berujung pada bencana alam. Mungkin tidak dirasakam saat ini tapi beberapa tahun mendatang.

Menurut Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan Informasi Perum Perhutani Unit 1 Jateng, Dadang Ishardianto,  seperti dikutipwww.perantauperadilan.or.id, menyatakan, “kerugian material akibat penebangan pohon memang tidak seberapa namun kerugian secara ekologis sebenarnya sangat besar. Setiap pohon terutama yang berukuran besar memiliki nilai ekologis yang relatif tinggi karena mampu menampung air dua kali lipat ketimbang luas tajuk dan perakarannya.”

Mayoritas manusia meletakkan alam sebagai benda eksploitasi saja bukan sebagai sesama makhluk hidup yang hidup berdampingan. Mereka tidak berpikir bahwa ketika lingkungan sudah rusak dan alam tidak dapat memberikan kehidupan lagi, maka uang tidak dapat berarti. Pelaku perusak lingkungan tidak bertanggung jawab atas keadaan ini. Pemerintah juga terlihat setengah-tengah untuk memberangus para perusak lingkungan. Mereka tidak berikan sanksi tegas agar jera untuk tidak lagi melakukan tindakan destruktif.

Jika praktik uang masih sering terjadi, laju kerusakan lingkungan akan terus bergerak dengan cepat. Pemerintah harus melakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat terkait pembangunan yang mengabaikan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), membuang limbah di pemukiman warga dan pembatatan hutan tanpa batas. Para regulator harus menegakkan undang-undang dengan tegas baik yang terkait dengan pemberantasan korupsi maupun pencegahan kerusakan alam supaya lingkungan tetap terjaga kelestariannya

Menurut Bambang Widjojanto terdapat 3 tipe korupsi. Pertama, korupsi terpaksa adalah situasi di mana seseorang tak punya jalan lain karena didesak kebutuhan. Kedua, korupsi memaksa yang biasa dilakukan olehpara pejabat dan orang-orang kaya karena keserakahan. Ketiga, korupsi dipaksa yang dilakukan karena dipaksa oleh orang yang sudah terbiasa korupsi.

Tanggal 9 Desember ditetapkan sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Sejatinya, kita sebagai warga yang berbudi luhur harus selalu bertindak jujur dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Upaya preventif agar tidak terjadi lagi praktik korupsi yang mengikis anggaran negara adalah dengan melakukan kegiatan yang produktif untuk mengajak peran serta masyarakat bertindak jujur dengan cara yang kreatif. Seperti yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang sering mengajak generasi muda untuk tidak korupsi.

Jadilah generasi anti korupsi di lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan dan masyarakat dengan bertindak jujur dan adil. Karena, ditangan kitalah negara ini akan diperjuangkan. (Adisa Soedarso)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s